Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera
<p>Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization <a href="http://u.lipi.go.id/1579227005">E ISSN 2720-9741</a> is open journal acces published by Department of Islamic Politic Faculty of Adab and Humanities Raden Fatah State Islamic University provides critical analyses of contemporary political phenomena and is the journal of record for the discipline of political science and islamic civilization reporting on research, teaching, and professional development.</p>Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembangen-USAmpera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization2720-9741<p>Authors who publish with this journal agree to the following terms:</p> <ol> <li class="show">Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</li> <li class="show">Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.</li> <li class="show">Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work</li> </ol>Eksistensi Infrastruktur Politik (PARPOL) Dalam Kebijakan Kenaikan Harga BBM Tahun 2022
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/13825
<p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p>On September 3, 2022, the price of subsidized fuel (pertalite and diesel) increased. This was determined through a Presidential Regulation on the grounds of the fluctuations in world crude oil prices, plus data showing that the distribution of subsidized fuel which was previously enjoyed by 70 percent was enjoyed by the wealthy, so it was deemed not right on target. This triggered various reactions from the people who were directly affected by the increase in fuel prices. The increase of fuel prices has the potential to increase the unemployment rate which will certainly increase the level of poverty in Indonesia. Because of that, a big question is the extent to which the existence of political parties as a medium for representing the people's voice to express the people's counter attitude to the increase in fuel prices.</p> <p>The method used in this study is a qualitative research method. This research will produce descriptive data in the form of writing. Qualitative descriptive research is research that tries to describe a phenomenon that occurs in the field. Furthermore, the research technique used in this paper is literature study, namely by researching and understanding books, documents or other written sources that are relevant to the study being raised.</p> <p>The results of this study indicate that the function of political parties as a function of political communication has not run optimally. This is evidenced by the majority of the existing political parties not fully voicing the public's contra stance on the increase of fuel prices. Indeed, with this political communication function, all political parties are willing and able to voice the attitudes of the public. This is a manifestation of the people's representation projected by the existence of political parties that are pro to the people.</p> <p><em><strong>Keywords: Political Parties, Functions of Political Parties, Political Communication.</strong></em></p> <p> </p> <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Pada tanggal 3 September 2022, harga BBM bersubsidi (pertalite dan Solar) mengalami kenaikan harga. Hal ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden dengan alasan gejolak yang terjadi pada harga minyak mentah dunia, ditambah data menunjukkan bahwa penyaluran BBM subsidi yang sebelumnya 70 persen dinikmati oleh masyarakat mampu, sehingga dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut memicu berbagai macam reaksi dari masyarakat yang terkena imbas langsung dari kenaikan harga bbm tersebut. Kenaikan BBM berpotensi akan meningkatkan angka pengangguran yang tentunya akan menambah tingkat kemiskinan di Indonesia. Mengacu pada kejadian tersebut, menjadi sebuah pertanyaan besar adalah sejauh mana eksistensi parpol sebagai media representasi suara rakyat untuk meyuarakan sikap kontra rakyat atas kenaikan harga bbm tersebut.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ialah penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan kajian yang diangkat.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi partai politik sebagai fungsi komunikasi politik belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas dari partai politik yang ada belum sepenuhnya menyuarakan sikap kontra masyarakat atas kenaikan harga bbm. Sejatinya dengan adanya fungsi komunikasi politik ini, semua partai politik mau dan mampu untuk menyuarakan sikap dari masyarakat. Hal ini merupakan wujud dari representasi rakyat yang diproyeksikan dengan eksistensi partai politik yang pro terhadap rakyat.</p> <p><em><strong>Kata Kunci: Parpol, Fungsi Parpol, Komuniaksi Politik.</strong></em></p>Afif Musthofa Kawwami
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-3140111110.19109/ampera.v4i01.13825Pro kontra Penerapan Perda Nomor 17 tahun 2019 tentang Larangan Pesta Malam Dikabupaten Musi Rawas Utara (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit)
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/14481
<p>Skripsi ini membahas tentang Pro Kontra Penerapan Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utara (studi kasus Desa Karang Anyar Kecamatan Rupit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk pro dan kontra terhadap penerapan perda nomor 17 tahun 2019 tentang larangan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bagaimana sistem pengawasan hiburan pesta malam di Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan perda nomor 17 tahun 2019. Permasalahan utama dalam penelitian ini yakni terkait masalah mengapa terjadi pro kontra didalam perda nomor 17 tahun 2019 mengenai adanya larangan pembuatan pesta dimalam hari yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara dan sistem pengawasannya.</p> <p>Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metedologi kualitatif melalui analisis Deskriptif. Penelitian in menggunakan Teori Aktor dari Anthony Gidenss dan teori interest group dan pressure group. Data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Dat primer adalah data yang pengumpulan datanya dilakukan secara langsung kepada orang yang bersangkutan sedangkan Data sekunder yang diperoleh dari berita online, arsip pemerintah daerah dan arsip Desa Karang Anyar. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.</p> <p>Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya pro kontra didalam perda ini adalah pihak pro adalah yang menyetujui kebijakan ini dibuat karena menganggap pesta malam adalah tempat peredaran narkoba, miras dan hal negatif lainnya. Sedangkan dari pihak kontra mereka hanya meminta batasan waktu sampai pukul 24:00 WIB dan jangan sampai dilarang full, karena Masyarakat di Desa Karang Anyar mempunyai suatu adat yang dinamakan dengan Persatuan pesta malam. Persatuan pesta malam semacam arisan pesta malam merupakan suatu adat yang mana jika ada yang ada ingin membuat pesta malam makan pihak yang ikut didalam persatuan tersebut harus membayar atau menyokong sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh mereka.</p>Alifiya Andini
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-31401122310.19109/ampera.v4i01.14481Orientas Politik Komunitas Hadhrami Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kota Palembang (Studi Pada Kampung Al-Munawar dan Kampung Assegaf)
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/14913
<p>Dalam sejarahnya Komunitas Hadhrami berasal dari wilayah Hadhramaut, Yaman Selatan yang pada abad ke-19 mereka bermigrasi keseluruh penjuru Asia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Komunitas Hadhrami sendiri telah hadir di Palembang melalui jalur perdagangan yang dibuktikan dengan keberadaan kampung komunitas Arab Hadhrami pertama di Palembang yaitu di daerah Kuto Gawang pada tahun 1659 berdasarkan peta yang dibuat oleh bangsa Belanda. Dalam aktifitas sehari-hari yang mereka jalankan selain berakulturasi dengan warga pribumi mereka juga tidak terlepas dari kegiatan politik termasuk dalam pemilu.</p> <p>Penelitian ini mengkaji tentang Orientasi Politik Komunitas Hadharami di Kampung Al-Munawar dan Kampung Assegaf Pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kota Palembang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi orientasi politik Komunitas Hadhrami kedua kampung.</p> <p>Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara langsung kepada narasumber masing-masing kampung. Sedangkan sumber data pendukung penelitian ini berasal dari studi literatur dan dokumen.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Orientasi Politik Komunitas Hadhrami Pada Pemilihan Umum Presiden 2019 diKota Palembang diKampung Al-Munawar dan Kampung Assegaf menjunjung tinggi kebebasan memilih tanpa ada intervensi dari pihak manapun baik internal maupun eksternal. Pada umumnya orientasi politik Komunitas Hadhrami tidak terlalu jauh berbeda, namun orientasi politik Komunitas Hadhrami di Kampung Al-Munawar bertendensi pada orientasi politik evaluatif dengan indikasi mereka menganggap penting untuk melihat latar belakang calon presiden yang dipilih. Sementara orientasi politik Komunitas Hadhrami di Kampung Assegaf bertendensi pada orientasi politik kognitif dengan melihat kepada citra kandidat calon presiden yang akan dipilih.</p> <p>Adapun faktor yang melatarbelakangi Orientasi Politik Komunitas Hadhrami di Kampung Al-Munawar dan Kampung Assegaf Pada Pemilihan Presiden 2019 di Kota Palembang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yang agak sedikit berbeda. Orientasi politik Komunitas Hadhrami di Kampung Al-Munawar dilatarbelakangi karena minimnya pendidikan politik dan prioritas pemenuhan kebutuhan ekonomi lebih utama dibanding partisipasi aktif dalam kegiatan pemilu. Sedangkan orientasi politik Komunitas Hadhrami di Kampung Assegaf dilatarbelakangi dengan pemahaman tentang situasi politik aktual dan dukungan stabilitas pemenuhan kebutuhan ekonomi yang menunjang orientasi politik mereka.</p>Luffi Kharisma
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-31401243610.19109/ampera.v4i01.14913The Evaluasi Mekanisme Fundraising in UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/16328
<p>UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak yang berdiri sejak tahun 2013. Penelitian ini dilakukan di UPZ Kemenag Demak, dalam peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana itu, jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf zakat lainnya akan menigkatkan kesejahteraannya. UPZ Kemenag Demak tidak memiliki donatur tetap, sehingga dana yang didapatkan hanya dari muzakki. Kegiatan sumber dana fundraising memiliki tujuan agar lembaga ataupun organisasi sosial tetap dalam eksistensi dalam menjalankan program operasional yang sudah ada. Setiap lembaga ataupun organisasi sosial memiliki beberapa cara untuk menghimpun dana (fundraising) masing-masing dan setiap lembaga memiliki kelemahan dan keunggulam dalam menghimpun dana (fundraising).</p> <p>Penelitian ini dilakukan (1) untuk menganalisis metode-metode fundraising di unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak, (2) untuk menganalisis evaluasi mekanisme fundraising di Unit Pengumpulan Zakat Kementerian Agama Kabupaten Demak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, adapun metode pengumpulan datamenggunakan teknik triangulasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik keabsahan data. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis menggunakan Miles dan Huberman yaitu dengan melakukan data reduction, data display dan penarikan kesimpulan. </p> <p>UPZ Kementerian Agama Kabupaten Demak diindikasi menerapakan metode tidak langsung (indirect fundraising) dalam meghimpun dana zakat, dimana metode ini tidak bersentuhan langsung dengan para muzakki akan tetapi dimasa sekarang dunia digital sudah semakin canggih. UPZ Kemenag Demak melakukan evaluasi setiap semester melalui rapat internal yang dilakukan setiap semester. Setelah kegiatan selesai pengurus membuat laporan pertanggung jawaban setiap program dan akan di evaluasi oleh penasehat yang dimiliki oleh UPZ Kemenag Demak. Laporan yang berisi kekurangan-kekurangan selama program berlangsung dan juga beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Melalui kegiatan fundraising UPZ melaksanakan kegiatan evalusi, walaupun evaluasi yang dilakukan UPZ hanya persemester hal tersebut cukup efektif karena evaluasi yang digunakan oleh UPZ adalah evaluasi Input, proses dan hasil (output) sehingga dapat mengetahui adanya tujuan kegiatan yang mereka lakukan.</p> <p>Kata Kunci : Evaluasi, Mekanisme, Fundraising</p>Ria BerlianFania Mutiara Savitri
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-31401374910.19109/ampera.v4i01.16328Respons Muslim di Indonesia, Terutama Majelis Ulama Indonesia Serta Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah, terhadap Diskriminasi Sosial atas Kelompok Muslim Di Prancis
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/15729
<p>Laporan organisasi hak asasi manusia global menemukan bahwa pelanggaran terhadap kelompok Muslim di Prancis meluas dan semua tindakan yang diakukan didasarkan atas nama keamanan negara. Universal Declaration of Human Rights yang merupakan tonggak sejarah Hak Asasi Manusia, disusun oleh perwakilan negara-negara dengan latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh wilayah di dunia yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini kemudian menandakan bahwa Hak Asasi Manusia yang mendasar harus dilindungi secara universal. Dalam riset ini, periset bertujuan untuk mengetahui apa saja diskriminasi sosial yang telah terjadi terhadap kelompok Muslim di Prancis, lalu periset juga ingin mengetahui apa saja reaksi Muslim di Indonesia secara umum dan respons mereka, khususnya MUI serta NU dan Muhammadiyah sebagai representasi Muslim di Indonesia terhadap diskriminasi sosial atas kelompok Muslim di Prancis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang teknik pengumpulan datanya melalui internet-based research, studi kepustakaan, dan wawancara. Dalam hasil riset, periset menemukan bahwa masyarakat Indonesia secara umum, terutama MUI, NU, dan Muhammadiyah terus mengawal Islamofobia di Prancis dan Prancis sebagai negara tempat dideklarasikannya aturan mengenai Hak Asasi Manusia internasioanl ternyata masih memiliki angka diskriminasi yang tinggi, terutama terhadap kelompok minoritas Muslim.</p>Anne Mardiah
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-31401506010.19109/ampera.v4i01.15729Modal Politik Keterpilihan Anggota Legislatif Study Kasus Keterpilihan Ahmad Yamin Sebagai Anggota Legislatif Kabupaten Banyuasin Periode 2019-2024
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/14352
<p>Penelitian ini berjudul Modal Politik Keterpilihan Anggota Legislatif (Study Kasus Keterpilihan Ahmad Yamin Sebagai Anggota Legislatif Kabupaten Banyuasin Periode 2019-20240). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keterpilihan ahmad yamin dalam kontes pemilihan umum legislatif.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif , yang mana data perimer dalampenelitianiniialahahmad yamin sebaagi aktor utama yang menjadi topik dari penelitian, anggotatim sukses, angota kader partai, sedangkan datasekundernyaialahbuku-buku,jurnal-jurnal,dokumentasidaninformasiyangdidapatdariinstansiyangterkaitdalampermasalahanpenelitian.Teknikpenelitianpengumpulandataberdasarkanhasilobservasi,dokumentasidanwawancara.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan ahmad yamin dalam mengendalikan sebuah hubungan cukup baik , sehingga banyak mendapat dukungan dari partai dan warga sekitar. Namun, kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemilihan umum menjadikan sebuah penghambat tersendiri untuk ahmad yamin dan tim.</p>SITI SUMAYYAH
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-31401617110.19109/ampera.v4i01.14352The User Satisfaction Analysis of the Ogan Ilir Disdukcapil Population Administration Online Service Information System Using the HOT FIT Model Method
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/15373
<p><em>This study describes how to analyze user satisfaction of the Population Administration Service Information System of Dukcapil Ogan Ilir. This study aims to determine the satisfaction of users of the Population Administration Service Information System (SIAK) Dukcapil Ogan Ilir by using the HOT FIT Model method. The research uses all perspectives that exist in the HOT FIT Model, namely Human, Organization and Technology. The data in this study were collected using a quantitative approach by distributing questionnaires to each respondent in the perspective of the people of Tanjung Batu sub-district in Ogan Ilir district. The results of this study are expected to produce user satisfaction on the system as input for improving the Population Administration Information System (SIAK) dukcapil Ogan Ilir information system service in the future.</em></p> <p> </p> <p><strong><em> </em></strong></p>Mahmad Aulia Fauzan
##submission.copyrightStatement##
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
2023-01-312023-01-31401728210.19109/ampera.v4i01.15373