Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan

Main Article Content

Rr Rina Antasari

Abstract

Artikel bertujuan untuk membahas bagaimana penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam pandangan global dan Islam khusus di Sumatera Selatan. Human trafficking menjadi isu global saat ini dengan berbagai bentuk dan jalurnya. Kasus ini perlu ditangani dengan serius karena mengancam Hak Azazi Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), perundang-undangan (statute approach), filosofi (philosopie approach), dan sosiologi hukum. Praktek ini dengan berbagai bentuk diantaranya kerja paksa, dipaksa mengemis, tenaga kerja luar negeri, pembantu rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang perdagangan orang, adanya kekerasan, krisis ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Melihat praktek tersebut, pihak Pemerintah Sumatera Selatan mengambil upaya hukum dengan membentukl sebuah Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak yang anggotanya terdiri dari berbagai Instansi Pemerintah, LSM, Swasta dan Media massa. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan telah sejalan dengan hukum global dan Islam.

Article Details

How to Cite
Antasari, R. ( ). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan. Intizar, 24(1), 115-140. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2184
Section
Artikel

References

Antasari, R. (2017, Oktober ). Wawancara Dengan Pengurus P2TP2A dan Gugus Tugas TPPO Provinsi Sumatera Selatan. (P. P2TP2A, & G. T. Selatan, Pewawancara)
Hasanuddin. (2003, Oktober). Perdagangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Harkaa, 4(1), 1.
Hazairin. (1974). Tujuh Serangkai Tentang Hukum. Jakarta: Tintamas.
Katjasungkana, N. (2007). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protokol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Permpuan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM.
Maharani, S. D. (2011, Februari ). ManusiaSebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia . Jurnal Filsafat: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 26(1), 48.
Mulia, S. M. (2005). Muslimah Perempuan Pembaharu KeagamaanReformis. Bandung: Mizan.
Munthe, R. (2015). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana danPencegahannya. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2(7).
Notohamidjojo, O. (1971). Masalah: Keadilan . Semarang: Tirta Amerta.
Rifai, A. (2010). Teori Sifat Hakekat Negara. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
Seidman, R. B., & William J. Chambles. (n.d.). Law, Order, and Power, Printed in United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78.
Selatan, D. P. (Oktober 2017). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dana Anak Dan Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang. Palembang.
Suhino. (2000). Ilmu Negara. Yogjakarta: Liberty.
Suseno, F. M. (2001). Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT Gramedia.
Umar, N. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran. Jakarta: Paramadina.
Wahid, M. (1998). Menakar Harga Perempuan. Bandung: Mizan .