Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang en-US Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana 2615-1065 SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMASOK ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR UNTUK PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/14359 <p><em>Saat ini sedang gencar-gencarnya sebuah virus yang kita kenal dengan pandemi Covid-19 yang telah merusak tatanan di setiap negara yang di datanginya, baik dalam bidang Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik serta Budaya. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di masa pandemi Covid-19 ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Salah satu kejahatan di bidang farmasi tersebut yang paling sering terjadi adalah banyaknya sediaan farmasi/alat kesehatan yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimanasanksi &nbsp;pidana &nbsp;bagi &nbsp;pelaku&nbsp; yang &nbsp;memasukkan &nbsp;alat &nbsp;kesehatan &nbsp;yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatandan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19.</em></p> <p><em>Je</em><em>nis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk kategori penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Nomor</em></p> <p><em>36&nbsp; &nbsp;Tahun&nbsp; &nbsp;2009&nbsp; &nbsp;tentang&nbsp; &nbsp;Kesehatan.&nbsp; &nbsp;Adapun&nbsp; &nbsp;teknik&nbsp; &nbsp;analisis&nbsp; &nbsp;data&nbsp; &nbsp;yakni menggunakan metode analisis kualitatif.</em></p> <p><em>Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 itu sama dengan kasus pemasukkan alat kesehatan biasanya yaitu melanggar pasal &nbsp;197&nbsp; Undang-undang&nbsp; Nomor&nbsp; 36&nbsp; Tahun &nbsp;2009&nbsp; yang&nbsp; mengancam &nbsp;pelaku dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Hukum Pidana&nbsp; Islam, tindak pidana&nbsp; mengedarkan&nbsp; Alat&nbsp; kesehatan&nbsp; yang&nbsp; tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena tidak ada ketentuan didalam nash.</em></p> Albadrul Maniru Siti Rochmiatun ##submission.copyrightStatement## 2022-12-15 2022-12-15 6 2 78 88 10.19109/ta'zir.v6i2.14359 PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LAPAS KELAS I PALEMBANG PADA MASA COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/14366 <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Penelitian ini berjudul Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Lapas Kelas I Palembang Pada Masa <em>COVID-19</em> Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang termasuk narapidana. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan hak narapidana termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana realiasasi perlidungan hak kesehatan narapidana pada masa <em>Covid-19</em> berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap perlindungan hak kesehatan narapidana pada masa <em>Covid-19</em> di Lapas Kelas I Palembang. Metode yang digunakan penelitian lapangan <em>(field research). </em>Dari hasil penelitian didapatkan perlindungan hak kesehatan narapidana di Lapas Kelas I Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan syariat islam Maqasid Syari’ah berupa Hifzh al-nafs, perlindungam hak kesehatan narapidana seperti pelayanan kesehatan melalui program Kesailmu, Program vaksin 1 dan 2 ,pengobatan diklinik terhadap narapidana yang sakit. Pelayanan makanan. Kegiatan olahraga, lingkungan yang bersih. Asimilasi sebagai upaya pengurangan over kapasitas dan pencegahan penularan <em>Covid-19.</em></p> <p><strong>Kata Kunci:</strong> <strong>Hak Kesehatan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, <em>Covid-19</em></strong></p> Zuynatul Baiti HN m tamudin ##submission.copyrightStatement## 2022-12-15 2022-12-15 6 2 89 102 10.19109/ta'zir.v6i2.14366 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DEBT COLLECTOR PENGAIHAN HUTANG DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/14528 <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan banyak manfaat diberbagai bidang, terutama bidang ekonomi yaitu ditandai dengan timbulnya layanan keuangan berbasis teknologi, diantaranya yaitu pinjaman online. Munculnya pinjaman online menimbulkan banyak manfaat dan juga ada permasalahan yang ditimbulkan ketika kredit bermasalah dimana perusahaan pinjaman online mempekerjakan pihak ketiga <em>debt collector</em> dalam melakukan penagihan hutang yang macet. Penagihan hutang yang dilakukan oleh <em>debt collector</em> dengan cara melanggar aturan tindak pidana seperti mengintimidasi, memfintah, mengancam dan pencurian data pribadi. Memang belum ada aturan khusus terkait pinjaman online atau tata cara penagihan hutang, namun penagihan hutang harusnya dilakukan dengan tidak melakukan cara kekerasan atau tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan <em>library</em> <em>research</em> (studi kepustakaan). Kesimpulan dari penelitian ini Perbuatan <em>debt collector </em>telah melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, pertanggung jawaban pidana perilaku <em>debt collector </em>dalam penagihan hutang pada pinjaman online (PINJOL) menurut hukum positif dibebankan kepada <em>debt collector</em> itu sendiri (<em>natuurlijke</em> <em>person</em>). dan kemudian yang kedua Tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana perilaku <em>debt collector </em>dalam penagihan hutang pada pinjaman online secara umum dimintai pertanggung jawaban pidana dalam jarimah <em>Ta’zir</em> karena belum ada aturan khusus baik dalam <em>qisas</em> dan <em>had</em> yang mengatur tentang kejahatan <em>cyber.</em></p> <p>&nbsp;<strong>Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pinjaman Online, <em>Debt collector</em></strong></p> m iqbal saputra M Rizal Fadillah Mursid ##submission.copyrightStatement## 2023-02-04 2023-02-04 6 2 103 118 10.19109/ta'zir.v6i2.14528 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KOORPORASI YANG MEMPRODUKSI KOSMETIK PALSU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN KONSUMEN http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/14871 <p><strong>Abstract</strong></p> <p>This research discusses the development of the cosmetic industry which is so rapid that it is able to produce in very large quantities and is supported by advances in science and technology, as well as transportation equipment and marketing systems with digital platforms, which are considered the most strategic during the Covid-19 period. Cosmetics are a daily necessity that is needed by society, especially young women who want to look attractive and beautiful. Even though there have been various provisions governing consumer protection, especially Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, fraudulent actors still produce dangerous fake/illegal cosmetics. So the problem raised in this study is how the criminal responsibility of corporations that produce counterfeit cosmetics endangers the health of consumers. Therefore the method used in this study uses normative juridical by studying library materials or library research. From the results of the study it was found that corporations can also be held criminally responsible if they commit a crime. This is due to a paradigm shift in criminal law that corporations are also subjects of criminal law in addition to the existence of natural law subjects, namely, individuals (naturalijk person). So the rejection of corporate punishment based on the university delinquere non potest doctrine has undergone a change by accepting the concept of a functional actor.</p> <p><strong>Keywords: Corporate Criminal Liability, Counterfeit Cosmetics</strong></p> antoni antoni ##submission.copyrightStatement## 2022-12-15 2022-12-15 6 2 119 135 10.19109/ta'zir.v6i2.14871 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN OBAT TERAPI COVID-19 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/14637 <p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p>The title of this research is criminal responsibility for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs based on law number 36 of 2009 concerning health. Hoarding of drugs is something that is prohibited both in Indonesian legislation and in Islamic law, especially during the Covid-19 pandemic, of course, it can cause misery and loss in society. The problem raised in this study is criminal liability for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs. The method used in this research is a normative research method or what is often called library research. The results of this study can be seen that criminal liability for the perpetrators of the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs can be sentenced to a maximum of 10 (ten) years in prison and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 in addition, can be punished with a sentence of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah). Furthermore, in Islamic criminal law, criminal responsibility for the criminal act of hoarding Covid-19 therapeutic drugs is subject to ta'zir punishment, the punishment of which is left to the government or local authorities.</p> <p><strong>Keywords:</strong> Criminal Liability, Hoarding, Ikhtikar, Covid-19.</p> muhammad chaidir satria yuli kasmarani ##submission.copyrightStatement## 2022-12-15 2022-12-15 6 2 136 147 10.19109/ta'zir.v6i2.14637 PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHINAAN ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA MELALUI MEDIA SOSIAL http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/14365 <p><strong>ABSTRAK</strong></p> <p>Dengan berkembangnya teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, seperti kejahatan &nbsp;yang &nbsp;dilakukan &nbsp;bukan&nbsp; sekedar &nbsp;di tempat &nbsp;kejadian&nbsp; akan&nbsp; tetapi kejahatan &nbsp;yang dilakukan bisa dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tesebut sering terjadi&nbsp; &nbsp;terutama penghinaan melalui Facebook yang dilakukan mengenai penghinaan di media sosial. Penghinaan ini tidak tergantung&nbsp; jarak tempu dari pihak korban, tempat&nbsp; kejadain perkara berlangsung karena penghinaan lewat media sosial ini bisa dilakukan dimana saja, seperti penghinaan&nbsp;&nbsp; terhadap&nbsp; &nbsp;orang&nbsp; &nbsp;yang&nbsp; &nbsp;sudah&nbsp; &nbsp;meninggal&nbsp; &nbsp;melalui&nbsp; &nbsp;media&nbsp; &nbsp;sosial.&nbsp; &nbsp;Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1) Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Orang Yang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Melalui Media So sial dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Menurut Pasal 27</p> <p>Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.&nbsp; &nbsp;Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder Penelitian dilakukan dengan membaca, menelaah bahan-bahan pustaka seperti bukubuku, undang-undang, jurnal dan internet yang berkenaan dengan tindak pidana penghinaan. Teknik analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif yang meliuti is i data stuktur hukum positif.</p> <p>Dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimedia sosial tidak dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 19</p> <p>Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat</p> <p>1,dan &nbsp;aturan &nbsp;yang &nbsp;mengatur &nbsp;penghinaan &nbsp;secara &nbsp;umum &nbsp;tertuang &nbsp;dalam &nbsp;pasal &nbsp;310-321</p> <p>KUHPid. Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap pelaku penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) adalah hukuman ta‟zir, yang ditetapkan oleh hakim sebagai pengemban legitimasi dibidang penjatuhan hukum.</p> <p><strong>K</strong><strong>ata Kunci</strong>: Tindak Pidana, Penghinaan, Sanksi, Hukuman Ta‟zir.</p> <p>&nbsp;</p> Fratama Ario Erikson Fatah Hidayat ##submission.copyrightStatement## 2022-12-15 2022-12-15 6 2 148 156 10.19109/ta'zir.v6i2.14365