Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh <p>Usroh is a scientific journal based on Open Journal Systems (OJS) managed by the Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Study Program, Faculty of Sharia and Law, Raden Fatah State Islamic University (UIN) Palembang. This Usroh Journal is a forum for researchers and observers of Islamic family law and Islamic law to be able to develop science in the context of fulfilling the Tri Dharma of Higher Education, especially knowledge in the field of Islamic family law and Islamic law. Usroh Journal is published twice a year, in June and December.</p> en-US <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"></a><br>Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam by <a href="/index.php/usroh" rel="cc:attributionURL">http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh</a> is licensed under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</a>.</p> arnehuzaimah_uin@radenfatah.ac.id (Arne Huzaimah) rafidaramelan@radenfatah.ac.id (Rafida Ramelan) Sat, 31 Dec 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13446 <p>Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya peran KUA terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU dan untuk mengetahui Efektivitas peran KUA terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (field research). Jenis Data adalah Data Kualitatif, dengan sumber data Primer, sekunder dan tersier. Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.</p> <p>Dalam penelitian ini penulis ada beberapa hal yaitu pertama peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keterangan tersebut menjelaskan bahwakepala KUA Lubuk Batang Kabupaten OKU berperan sebagai BP4 Kecamatan memiliki program yang dinamakan dengan <em>Suscatin </em>atau Kursus Calon Pengantin sebagai wadah yang ditujukan bagi para pengantin untuk dibimbing, diarahkan dan dinasehati termasuk pernikahan dini yang akan dilakukan, dalam program suscatin ini para remaja yang akan menikah dijelaskan mengenai dampak pernikahan, permasalahan dalam pernikahan khususnya mengenai aturan batasan umur yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi masyarakat yaitu berumur 19 tahun. Jika umur calon pengantin belum berumur 19 tahun maka tetap di berikan program suscatin namun mereka belum bisa untuk menikah dikarenakan belum cukup umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, efektivitas peran KUA terhadap kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari kepala KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU bahwa peran kepala KUA dalam keefektipan mengenai kebijakan dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU belum dapat dilaksanakan sepenuhnya.di sisi lain jika masih ada remaja yang masih ingin melakukan pernikahan maka akan diberikan dispensasi nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata kunci : <em>Peran KUA, Pernikahan dibawah umur, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019</em></strong></p> Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, Ifrohati Ifrohati ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13446 Sat, 31 Dec 2022 16:45:51 +0000 CHILDFREE DITINJAU DARI HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/15403 <p>Salah satu tujuan dari perkawinan adalah memperoleh keturunan. Namun seiring bergesernya waktu, banyak kalangan yang menepiskan hal ini sehingga mereka menilai bahwa keturunan bukan tujuan utama dalam perkawinan. Keengganan untuk memiliki keturunan ini dikenal dengan istilah <em>childfree</em>. Penelitian ini bertujuan untuk memahami <em>childfree</em> dari segi hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (<em>library research</em>) dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu <em>childfree </em>jika ditinjau dari hak reproduksi perempuan merupakan kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan tidak memiliki keturunan, Sementara <em>childfree </em>jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menyalahi tujuan perkawinan, serta mengingkari keutamaan dari memiliki anak. &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kata Kunci: Childfree; Hak Reproduksi; Hukum Perkawinan Islam</strong></p> Rafida Ramelan, Rama Amanda Amelia ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/15403 Sat, 31 Dec 2022 16:49:33 +0000 PUTUSAN CERAI GUGAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF MASLAHAH http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/14659 <p>Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Namun putusan perkara No.1800/Pdt.G/2020 /PA.Plg majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang dengan tenggang waktu selama 6 bulan, selain itu hakim memutuskan dengan menerima dan mengabulkan perkara tersebut walaupun tidak ada izin dari atasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara cerai gugat pegawai negeri sipil (PNS) tanpa izin atasan serta urgensi hakim mengabulkan perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan yang dilihat dari perspektif maslahah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan pertimbangan dasar hukum, hakim mengabulkan gugatan dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudaratan bagi Penggugat dan Tergugat. (2) Jika ditinjau dari perspektif maslahah maka dapat disimpulkan hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih yang berbunyi: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح &nbsp;yakni “Meninggalkan Kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.</p> <p><strong>Kata kunci : Hakim</strong><strong>;</strong><strong> Perceraian</strong><strong>;</strong><strong> Izin Atasan</strong><strong>;</strong><strong> Maslaha</strong><strong>h</strong></p> M. Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, Armasito Armasito ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/14659 Sat, 31 Dec 2022 16:53:55 +0000 MANAJEMEN KELUARGA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KELUARGA SAKINAH http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/14388 <p>Pasangan suami istri ini layak menyandang predikat keluarga sakinah teladan diantaranya dikarenakan situasi keluarga yang taat dalam beribadah serta selalu musyawarah dalam pengambilan kebijakan, serta memahami ajaran agama, Pancasila, dan UUD 1945. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui manajemen yang benar pada suatu kelurga, sehingga dengan manajemen yang tepat maka akan tercipta keluarga sakinah. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan melihat berbagai literatur untuk mendapatkan jawaban. Hasil Penelitian ialah terdapat beberapa faktor pembentukan manajemen keluarga sakinah yaitu : 1). Landasan Keagaman, 2). Keseimbangan, 3). Cinta Kasih, 4). Komitmen Perkawinan.&nbsp; Kesimpulan yang didapat untuk membentuk keluarga sakinah ialah dengan menjalin komunikasi yang baik, saling mencintai, dan tanggung jawab. Semua ini berdasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah.</p> <p><strong>Kata Kunci : Manajemen; Keluarga; Sakinah</strong></p> Ari Azhari; Ahmad Bahauddin, Rafly Fasya ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/14388 Sat, 31 Dec 2022 16:59:09 +0000 HAK ASUH ANAK (HADANAH) BAGI IBU PASCA PERCERAIAN KEDUA MENURUT IMAM MALIK http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13508 <p><em>Penelitian ini dilatar belakangi oleh </em><em>perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan jumhur ulama tentang hak</em> <em>asuh anak </em><em>bagi ibu pasca perceraian dengan suami kedua.</em> <em>Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitik, dengan bahan data primernya adalah kitab al-Mudawwanah al-Kubra</em><em>.</em> <em>Hasil penelitian pada penulisan ini menunjukkan bahwa Imam Malik dalam kitabnya al-Mudawwanah al-Kubra menyebutkan bahwa hak </em><em>hadhanah</em><em> tidak akan dikembalikan kepada ibu walaupun ia sudah bercerai dengan suami kedua. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama (Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad) bahwa apabila ibu telah bercerai dengan suami kedua maka hak </em><em>hadhanah</em><em> anak dikembalikan kepada ibu. Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam permasalahan hak </em><em>hadhanah </em><em>ini Imam Malik menafsirkan hadis secara zahirnya saja, tanpa melihat sebab-sebab yang menghalangi. Oleh karena itu, yang lebih rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa hak </em><em>hadhanah</em><em> dikembalikan kepada ibu apabila ia telah bercerai dengan suami kedua, yang telah dikuatkan dengan hadis</em><em>}</em><em> dan kaidah fikih yang mengatakan bahwa, “Suatu hukum tergantung ada dan tidak adanya ‘illah.” Dan dilihat dari kemaslahatan seorang anak, yang mana ia masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.</em></p> Rosa Fitriyana, Mohamad Faisal Aulia ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13508 Sat, 31 Dec 2022 17:03:37 +0000 LARANGAN PELAKSANAAN ADAT MANDI KASAI PADA RITUAL PERKAWINAN MASYARAKAT LUBUKLINGGAU DI MASA PANDEMI COVID 19 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13482 <p style="font-weight: 400;"><em>This article discusses the prohibition of the implementation of the kasai bathing custom in the marriage rituals of the Lubuklinggau people during the COVID-19 pandemic. Since 2020 Indonesia has been hit by the COVID-19 pandemic, the government through the Ministry of Religion (Kemenag) issued Circular Number: P-004 / DJ. III/Hk.00.7/04/2020 concerning Control of the Implementation of Marriage in the Emergency Period of Disease Outbreaks Due to Covid-19. Then what about the traditional ritual of Kasai bathing which must be abolished during the COVID-19 pandemic. So this paper analyzes the prohibition of the traditional ritual of Kasai bathing at the marriage ceremony of the Lubuklinggau community during the COVID-19 pandemic. As a result of this study, marriage is still carried out only with a marriage contract without any customary rituals. The purpose of this ban, which is to postpone traditional marriages during the COVID-19 pandemic, is a noble act because it saves many lives. Everything that gives rise to more mudharat should be shunned.</em></p> Ricca Alfiatul Arafah, Wifa Lutfiani Tsani ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13482 Sat, 31 Dec 2022 17:06:04 +0000