The Resolution of Disputes in the Village Head Election of Kuripan, East OKU, 2023
DOI:
https://doi.org/10.19109/ampera.v5i03.22845Keywords:
Konflik Politik, Resolusi Konflik, Pemerintah DesaAbstract
The Village Head Election is a contest for power at the village level. During this election process, conflicts can sometimes arise between supporters and the candidates for the village head position. One intriguing case in Indonesia regarding conflicts in village head elections is the 2023 Village Head Election in Kuripan, located in the Kuripan District, East OKU Regency. In this election, the candidate with number one won by a margin of only one vote over the candidate with number two, accompanied by several indications of irregularities in the election process. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews and documentation. Primary data sources include interviews, while secondary data sources include literature. The findings of this study reveal that the dispute in the Kuripan village head election in the Cempaka District, East OKU Regency, was resolved through a local mechanism resembling a village deliberation, or other similar terms referring to discussions involving all relevant village stakeholders. These include the election committee, village government officials, and village representative bodies. To prevent disputes in future village head elections, it is recommended to clarify and improve the transparency of the election information and process.References
Ahmad, H. (2018). Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
Bubu, A. K. (2020). Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.
Gultom, K. H., Pura, M. H., & Rifaldi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Gultom, K. H., Pura, M. H. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Hasdi, H., & Jumadi, J. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang.
Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif.
Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M. . (2011). sistem pemerintah desa (R. S. Brontolaras
(ed.)). UNIVERSITAS TERBUKA.
Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.
Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Memahami konflik politik. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
Tomoning, Y. (2015). POLITIK LOKAL di TINGKAT DESA1 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamtan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara).
WIDIA, N. L. (2023). STRATEGI PEMENANGAN LANOSIN-YUDHA DALAM POLITIK KEKELUARGAAN PADA PILKADA OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020.
Ahmad, H. (2018). Politik Hukum Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.
Bubu, A. K. (2020). Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Fikri, S. (2021). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.
Gultom, K. H., Pura, M. H., & Rifaldi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Gultom, K. H., Pura, M. H. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Hasdi, H., & Jumadi, J. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang.
Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif.
Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, M. . (2011). sistem pemerintah desa (R. S. Brontolaras
(ed.)). UNIVERSITAS TERBUKA.
Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia.
Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). Memahami konflik politik. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
Tomoning, Y. (2015). POLITIK LOKAL di TINGKAT DESA1 (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Minton Tahun 2013 Kecamtan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara).
WIDIA, N. L. (2023). STRATEGI PEMENANGAN LANOSIN-YUDHA DALAM POLITIK KEKELUARGAAN PADA PILKADA OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sephia Sephia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
.png)
