ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) Studi Kasus Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim

Abstract

Penelitian ini berjudul "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Penerima Bantuan (Studi di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim" Program keluarga harapan (PKH) yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penanggulangan kemiskinan di8Indonesia. Merupakan program* bantuan* tunai bersyarat* yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007 yang mencakup hanya beberapa provinsi, 'Keluarga 'Penerima 'Manfaat (KPM) 'PKH 'adalah keuarga miskin atau rentan yang mempunyai salah satu komponen yang ditetapkan oeh pemerintah. Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis*Implementasi*Progam*keluarga harapan*terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) Penerima3bantuan,apa saja faktor yang menjadi penghambat alam melaksanakan implementasi di kecamatan sungai rotan dan bagaimana solusi alternatif terhadap kendala implementasi program keluarga harapan terhadap keluarga penerima manfaat dikecamatan sungai rotan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi program keluarga harapan (pkh) terhadap keuarga penerima manfaat (KPM) penerima bantuan dikecamatan sungai rotan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mendiskripsikan 'analisis 'implementasi 'program 'keluarga 'harapan 'terhadap 'Keluarga 'Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan, beberapa diskripsi igunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah paa kesimpulan. Dari hasil penelitian didapat bahwa implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Sungai Rotan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor penghambat* dalam* implementasi program*keluarga harapan dikecamatan sungai rotan adalah masih adanya KPM yang kurang tanggap engan apa yang dijelaskan oleh pendamping, dan masih adanya KPM yang tidak melengkapi dokumen penting yang berkaitan dengan PKH misalnya, masih banyaknya KPM yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Sementara. Untuk menanggulangi hambatan yang ada perlunya koordinasi yang erat antara pihak-pihak yang memiliki kaitannya dengan PKH, yaitu antara pendamping dengan pemerintah setempat dan masyarakat.