Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita : Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17

Abstract

Kontruksi Politik Atas Kepemimpinan Wanita (Studi Peran Qadhi Malik Adli Pada Masa Pemerintahan Ratu Abad Ke 17) Para Sultanah, khususnya Sultanah Shafiyyah al-Din mampu memerintah kerajaan tanpa oposisi berarti dari agamawan  dan  ulama, setidaknya sampai wafatnya Syekh ‘Abd al-Ra’uf Sinkili tahun 1693. Beliau tidak melihat seorang perempuan terlarang menduduki jabatan tertinggi dan justru menekankan atribut moral penguasa daripada fitur lainnya.  Hal ini sangat penting bahwa para ratu memainkan peranan utama dalam menegosiasikan aturan perempuan dalam Islam dan berhasil mendapatkan dukungan berkelanjutan dari para elit agamawan. Ini mereka lakukan dengan mendasarkan otoritas mereka pada kehendak Tuhan dan melegitimasi kekuasaan mereka berdasarkan cara-cara di mana mereka menjalankan hukum Tuhan. merupakan faktor-faktor penentu muncul dan bertahannya kekuasaan ratu di Kerajaan Aceh ketika itu. Dimensi agama kelihatannya memainkan peran yang lebih besar dan determinan. Ini dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa bagi masyarakat Aceh, kontroversi ini bukan merupakan isu politik semata, akan tetapi yang lebih penting bagaimana persoalan yang menyentuh wilayah agama. Hanya dengan dukungan agama, khususnya yang datang dari al-Raniri, perempuan pertama naik takhta, dan juga hanya dengan kekuatan agama, yaitu fatwa, kekuasaan perempuan berakhir di kerajaan ini. Persetujuan (dukungan) agama juga berperan sangat vital dibalik sejarah pemerintahan ratu yang panjang, dan tokoh yang utama dalam hal ini adalah al-Sinkili. Statusnya sebagai pemegang otoritas agama yang tertinggi di kerajaan sangat dihormati, sehingga pandangannya yang moderat dan dukungannya terhadap pemerintahan perempuan tidak mendapat tantangan yang serius.