ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Article Sidebar
Keywords:
Regional Wealth, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Regional Financial Independence
Main Article Content
Abstract
This research was conducted with the aim to know the regional wealth, revenue sharing fund and general allocation fund to the independence of regional finance at the Government of Regency/City in South Sumatra Province. This research was conducted in the period 2014 until 2017. The population in this study is all of Regency/City in the Province of South Sumatra. Sample determination is determined by the Purposive sampling technique as many as 11 regencies/cities in South Sumatera Province. The type of research is quantitative research with secondary data. Form the Budget Realization from the Audit Result Report (LHP) BPK RI 2014 – 2017. The analytical method used is multiple linear regression analysis with panel data. The results showed that the regional wealth and general allocation fund partially influenced the direction of a positive relationship to regional financial independence. While revenue sharing funds partially did not influence regional financial independence. In addition simultaneously regional wealth, revenue sharing funds and general allocation funds simultaneously have a significant effect on regional financial independence at the government of regency/city in South Sumatra Province
Article Details
How to Cite
ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. (2019). I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 5(2), 165-180. https://doi.org/10.19109/ifinance.v5i2.4911
Section
Artikel
I-Finance by http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance is lincensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Lisence.
How to Cite
ANALISIS PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. (2019). I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance, 5(2), 165-180. https://doi.org/10.19109/ifinance.v5i2.4911
References
Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2015). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(September), 168–181.
Bisma, I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Akuntansi, 4(3), 75–86.
Erawati, N., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). E-Proceeding Of Management, 2(3).
Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik Akuntasi Keuangan Daerah. Jakarta: Salempa Empat.
________. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salempa Empat.
Novalistia, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Journal Of Accounting, 2(2).
Rochmah, S. N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan dana Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.
Sari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014).
Susanti, D., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). E-Proceeding Of Management, 3(3), 3308–3314.
Bisma, I., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Jurnal Akuntansi, 4(3), 75–86.
Erawati, N., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). E-Proceeding Of Management, 2(3).
Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik Akuntasi Keuangan Daerah. Jakarta: Salempa Empat.
________. (2016). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salempa Empat.
Novalistia, R. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. Journal Of Accounting, 2(2).
Rochmah, S. N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
________________. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan dana Desa. Sekretariat Negara. Jakarta.
Sari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014).
Susanti, D., Rahayu, S., & Yudowati, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). E-Proceeding Of Management, 3(3), 3308–3314.