Perlindungan Hukum terhadap Hak Istri pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi di Kabupaten Bima

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dimensi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam praktik poligami sirri yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima sebagai bentuk anomali dalam sistem hukum dan birokrasi negara. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research yang berlandaskan pada sosiologi hukum Islam, penelitian ini memadukan wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi regulatif dalam mengeksplorasi praksis poligami yang tersembunyi namun sistemik. Temuan utama menunjukkan adanya deviasi etik dan hukum yang signifikan, di mana poligami sirri tidak hanya melanggar prinsip legal formal negara, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai keadilan substantif dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek distribusi nafkah, keadilan emosional, serta pengakuan status sosial dan hukum bagi istri kedua atau lebih. Ketiadaan regulasi preventif dan lemahnya sanksi administratif memperkuat budaya permisif dalam birokrasi, menjadikan hukum sekadar artefak simbolik tanpa daya transformatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformulasi kebijakan berbasis keadilan distributif dan paradigma hukum responsif yang mampu menjembatani dikotomi antara norma formal dan praktik sosial yang patriarkal. Disarankan agar negara memperkuat fungsi pengawasan kelembagaan dan menanamkan etika legal internalization dalam tubuh ASN guna membangun sistem hukum yang tidak hanya represif tetapi juga reflektif, adaptif, dan menjamin hak-hak perempuan dalam relasi perkawinan modern.