Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang
Main Article Content
Abstract
Makalah ini mengkaji tentang tindak pindana korupsi pada perempuan. Hal ini berarti bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya monopoli laki-laki. Partisipasi perempuan dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang dapat dikatakan masih dalam tingkatan skala rendah. Sebagian besar tindak pidana korupsi yang dilakukan perempuan tersebut tidak sendirian, melainkan bersama orang atau pihak lain diikuti adanya peluang dan kesempatan. Sehingga tindak korupsinya dapat digolongkan korupsi sistemik. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, yaitu: rendahnya tingkat keimanan, rendahnya gaji atau pendapatan, sikap mental dan keinginan cepat kaya, pola hidup konsumtif hedonisme, aji mumpung, ada peluang dan kesempatn untuk meng-akses.
This paper examined the crime of corruption on women. This meant that corruption was not just a male monopoly. Women's participation in corruption in legal area of the jurisdiction of Class IA Palembang could be said to be still in a low level scale. Most of corruption criminals that were done by women were not alone, but together with another person or party followed by the opportunity and chance. So the acts of corruption could be classified as systemic corruption. The factors that caused women to get involved in cases of corruption criminal in the legal area of the jurisdiction of Class IA Palembang, namely: low levels of faith, low salaries or income, mental attitude and the desire to get rich quick, lifestyle consumptive hedonism, moral hazard, there was an opportunity and chance to access.
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
How to Cite
References
Dwoling, Colette. (1981). Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence. New York: Summit Book.
Fakih, Mansour. (2010). Analisis Gender Dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fench, Maryl. (1985). Beyond Power: On Women,Men,and Moral. New York: Balantine Book.
Hubeis, Vitalaya S. Aida. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: Penerbit IPB Press.
http://Staff.Undip.Ac.Id/Sastra/Suyanto/ Diakses Pada Tanggal 1Juni 2013.
http://Inunkastromaharnandi.com, Diakses 12 Juli 2013.
http://www.who.int/gender/ whatisgender/en/index.html, Diakses 8 Agustus 2013.
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Dan Kepegawaian.
Koeswadji, Hermien Hadiati. (1994). Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi. Cetakan Ke 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Lubis, Nur Ahmad Fadhil. (1998). Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat. Medan : MUI-SU.
Sahetapy, J. E. (1989). Parados Dalam Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press.
Sen, Amartya. (1999). Development As Freedom. New York: Anchor Book.
Soedjono. (1984). Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Bandung: Sinar baru.
Sudarto. (1980). Hukum dan Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
Wawancara, 24 Agustus 2