Dinamika Politik Lokal ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’: Suatu Analisis dari Perspektif Kulturalis

Bilah Samping Artikel

PDF (Inggris)
Diterbitkan: Jul 25, 2024
DOI: https://doi.org/10.19109/tamaddun.v24i1.23829
Kata Kunci:
Teori kulturalis, Politik lokal

Isi Artikel Utama

Malika Zakia Putri
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Catur Fitri Amalia
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia
M. Nur Rofiq Addiansyah
Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini akan membahas mengenai dinakmika politik lokal Daerah Istimewa Yogyakarta yang di analisa melalui perspektif kulturalis. Dalam penelitian ini, digunakan teori kulturalis untuk menganalisa apakah dengan diberikannya otonomi khusus kepada Yogyakarta tersebut akankah mampu menghasilkan budaya (culture), politik, ekonomi yang berbeda dengan daerah lain (yang tidak diberi otonomi daerah khusus). Metode penelitian yang di gunakan untuk menganalisa rumusan masalah tulisan adalah metode kualitatif dengan analisa data berupa deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang diperoleh dari penelitian-penelitian serupa berupa jurnal, artikel, maupun berita online guna menunjang penelitian. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, Dinamika ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’ melalui perspektif kuturalis memberikan suatu penjabaran bahwasannya budaya atau culture melahirkan pengaruh terhadap politik secara menyeluruh. Di D. I. Yogyakarta, terdapat perjalanan sejarah yang cukup panjang dalam memperjuangkan kebudayaan mereka untuk tetap dipertahankan hingga saat ini. Hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Daerah Keistimewaan Yogyakarta yang memberikan otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola daerahnya sendiri. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut kepada peneliti selanjutnya mengenai legistimasi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta dari Perspektif atau teori yang berbeda.

Rincian Artikel

Cara Mengutip
“Dinamika Politik Lokal ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’: Suatu Analisis Dari Perspektif Kulturalis”. TAMADDUN 24, no. 1 (July 25, 2024): 40–53. Accessed April 19, 2025. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/23829.
Terbitan
Vol 24 No 1 (2024): Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam
Bagian
Artikel
Creative Commons License

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

    1. Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
    2. Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
    3. Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).

Cara Mengutip

“Dinamika Politik Lokal ‘Daerah Istimewa Yogyakarta’: Suatu Analisis Dari Perspektif Kulturalis”. TAMADDUN 24, no. 1 (July 25, 2024): 40–53. Accessed April 19, 2025. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/23829.

Referensi

Annafie, Khotman, and Achmad Nurmandi. “Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Journal of Governance and Public Policy 3, no. 2 (2016): 304–338.

Anom Wahyu Asmorojati. “Dinamika Pengaturan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tinjauan Negara Kesatuan.” Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, no. p-ISSN 2598-5973 (2017): 433–439.

Azahra, Widya Oka. “Pelaksanaan Urusan Kebudayaan Sebagai Bentuk Otonomi Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 12, no. 1 (2022): 45–59.

Bappeda.Jogja. “Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Kabupaten/Kota.” Bappeda.Jogjaprov.Go.Id. Last modified 2024. Accessed June 10, 2024. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/705-alokasi-besaran-anggaran-keistimewaan-per-kabupaten-kota.

Bappeda, Yogyakarta. “Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Urusan.” Bappeda.Jogjaprov.Go.Id.

BPS, Provinsi Yogyakarta. “Badan Pusat Statistika Provinsi DIY Dalam Ekonomi, Kesehatan, Dan Pendidikan.” Badan Pusat Statistika.

DPRD.DIY. “Dibalik Keistimewaan DIY: Jejak Sejarah Dan Konstitusi Yang Membentuk Identitas.” Dprd-Diy.Go.Id. Last modified 2024. Accessed June 9, 2024. https://www.dprd-diy.go.id/dibalik-keistimewaan-diy-jejak-sejarah-dan-konstitusi-yang-membentuk-identitas/.

Harruma, Issa, and Nibras Nada Nailufar. “Derah-Daerah Khusus Dan Istimewa Di Indonesia.” Nasinal.Kompas.Com. Last modified 2022. Accessed June 6, 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/01150071/daerah-daerah-khusus-dan-istimewa-di-indonesia?page=all.

Idris, Muhammad. “Daerah ‘Spesial’ Di Indonesia Yang Mendapat Dana Khusus Dari APBN.” Kompas.Com.

Kemenkeu. “Bagaimana Menyalurkan Dana Keistimewaan DIY.” Djpk.Kemenkeu.Go.Id. https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-keistimewaan-diy.

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. “Apa Itu Dana Keistimewaan DIY.” DJPK Kemenkeu.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Vol. Nomor 36. Indonesia: djpp.kemenkumham.go.id, 2014.

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/139885/PMK Nomor 36 Tahun 2014.pdf.

Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia.” Khazanah Hukum 2, no. 2 (2020): 73–81.

Nurmandi, Achmad. “Dinamika Politik Keistimewaan Di Daerah Yogyakarta Pasca Uu Nomor 13 Tahun 2012.” Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference (2016): 83–93.

Nurmandi, Khotman Annafie & Achmad. “Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Sosial dan Politik 3, no. 2 (2016): 304–339.

Parandaru, Inggra. “Sejarah Peraturan Keistimewaan Yogyakarta.” Kompaspedia.Kompas.Id. Last modified 2023. Accessed June 6, 2024. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peraturan-keistimewaan-yogyakarta?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https%3A%2F%2Fkompaspedia.kompas.id%2Fbaca%2Fpaparan-topik%2Fsejarah-peraturan-keistimewaa.

Prabowo, Zuliadi. “Multikuturaisme.” Binus University.

Siagian, Erlinda. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2010-2016” (2018): 1–191.

Sofie Dwi, Priyatno & Rina. “Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi Dan Fektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no. 1 (2013): 1–10.

Thontowi, Jawahir. “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Jogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.” UIR Law Review 03, no. 1 (2019): 1–19.

———. “Pengaruh Undang-Undang Keistimewaan Jogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta [The Influence of Privilege Act to the Wealth of Yogyakarta Communities].” UIR Law Review 3, no. 01 (2019): 1.