Semi Presidensil:Paradoks sistem pemerintahan di Indonesia
Isi Artikel Utama
Abstrak
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengurai dan menjelaskan dinamika sistem politik dan pemerintahan di indonesia dari masa orde lama sampai reformasi. Pasca kemerdekaan, indonesia terus mencari format sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Indonesia sebagai negara telah melakukan ‘bongkar-pasang” sistem pemerintahan, seperti presidensil, parlementer bahkan menerapkan sistem ”semi presidensil”.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Sistem presidensil yang diterapkan saat ini yang diikuti penerapan sistem multipartai terlihat paradoks, sehingga menyebabkan banyak kekacauan dan menimbulkan masalah masalah baru dalam tata kelola kebijakan di indonesia.
Sistem semi presidensil yang berafiliasi dengan sistem multipartai melemahkan kelembagaan dan kewenangan presiden sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif. Sistem multipartai membuat presiden tidak mandiri dalam menegaskan keputusan-keputusan politik. Lebih jauh lagi, sistem multipartai di parlemen sarat dengan pelbagai kepentingan politis yang membuka ruang luas untuk menginterupsi keputusan dan kebijakan presiden. Kehadiran multipartai ini juga semakin memperpanjang mekanisme pengambilan keputusan
Key words : semi presidensil, multipartai, sistem politik dan pemerintahan.
Tulisan ini bertujuan untuk mengurai dan menjelaskan dinamika sistem politik dan pemerintahan di indonesia dari masa orde lama sampai reformasi. Pasca kemerdekaan, indonesia terus mencari format sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Indonesia sebagai negara telah melakukan ‘bongkar-pasang” sistem pemerintahan, seperti presidensil, parlementer bahkan menerapkan sistem ”semi presidensil”.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode analisis deskriptif. Sistem presidensil yang diterapkan saat ini yang diikuti penerapan sistem multipartai terlihat paradoks, sehingga menyebabkan banyak kekacauan dan menimbulkan masalah masalah baru dalam tata kelola kebijakan di indonesia.
Sistem semi presidensil yang berafiliasi dengan sistem multipartai melemahkan kelembagaan dan kewenangan presiden sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif. Sistem multipartai membuat presiden tidak mandiri dalam menegaskan keputusan-keputusan politik. Lebih jauh lagi, sistem multipartai di parlemen sarat dengan pelbagai kepentingan politis yang membuka ruang luas untuk menginterupsi keputusan dan kebijakan presiden. Kehadiran multipartai ini juga semakin memperpanjang mekanisme pengambilan keputusan
Key words : semi presidensil, multipartai, sistem politik dan pemerintahan.
Rincian Artikel
Cara Mengutip
“Semi Presidensil:Paradoks Sistem Pemerintahan Di Indonesia”. TAMADDUN 19, no. 2 (December 31, 2019): 50–59. Accessed March 20, 2025. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/4436.
Bagian
Artikel
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
- Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
- Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
- Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
Cara Mengutip
“Semi Presidensil:Paradoks Sistem Pemerintahan Di Indonesia”. TAMADDUN 19, no. 2 (December 31, 2019): 50–59. Accessed March 20, 2025. https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/4436.