PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN 9 TAHUN MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin)

Main Article Content

Heri Susanto
Erik Darmawan

Abstract




This research discusses public perceptions regarding the extension of the village head’s term of office by 9 years in the Rambutan Subdistrict of Banyuasin Regency. In light of demonstrations by village heads demanding an extension of their terms, the researcher aims to understand how the community perceives this extension. The study aims to analyze public perceptions of extending the village head’s term from 6 to 9 years in the Rambutan Subdistrict of Banyuasin Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques involve interviews with village heads, community leaders, and residents. However, it’s important to note that while the majority of the community agrees with extending the village head’s term to nine years, this consensus doesn’t always imply positive impacts. Further analysis reveals that the agreement is primarily influenced by feudal societal norms, a lack of understanding about democracy, and limited political education.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN 9 TAHUN MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). (2024). Jurnal Studi Ilmu Politik, 3(4), 203-214. https://doi.org/10.19109/s7p6bw71
Section
Articles

How to Cite

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN 9 TAHUN MASA JABATAN KEPALA DESA (Studi Pada Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). (2024). Jurnal Studi Ilmu Politik, 3(4), 203-214. https://doi.org/10.19109/s7p6bw71

References

Amaliatulwalidain. (2022). Pemerintahan Desa dan Demokratisasi Pasca Orde Baru. JPALG, 6, 95–103. https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.568

Amancik, Ahmad Saifulloh, P. P., & Barus, I. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(April), 63–80.

Diamanty Meiliana. (2023, January 17). Kades Demo di DPR Tuntut MasaJabatan jadi 9 Tahun, Ditemui Pimpinan DPR. KOMPAS.com; Kompas.com. DPR Mulai Revisi UU Desa, Masa Jabatan Kades Akan Diubah 9 Tahun. (2023, June21). Nasional;cnnindonesia.com.https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20230621140804-32- 964764/dpr-mulai-revisi-uu-desa-masa jabatan-kades-akan-diubah-9-tahun/amp

Dr. M. Sadi Is & Dr. Kun Budianto. (2021) Hukum Administrasi Negara ( Cet, 1;Jakarta: Kencana, 2021),h. 52.

Harefa, D., & Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila DI Era Kemajemukan (D. Banu (ed.); 1st ed.). PM publisher.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta:KonstitusiPress,2005),hal. 241- 242

Hujriman. (2023). Analisis Konstruksi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi Sembilan Tahun Dan Implikasinya Terhadap Demokrasi. Journal of Law, 6(2), 140–150.

Ode, L., Elwan, M., & Umbu, T. P. (2023). Ancaman terhadap demokratisasi desa di balik perpanjangan masa jabatan kepala desa. 6(3), 851–866.

Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. Jurnal Darma Agung, 31(4), 997-1011

Saharuddin. (2019). Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. 10, 57–65.

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa JabatanKepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), 422-428.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.