Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan

Abstract

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan pada anak dan juga praktik melanggar hak- hak yang dimiliki seorang anak. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil kebijakan sebagai langkah untuk menindaklanjuti pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimanakah implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian apakah faktor penghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan. Jenis penelitian ini yaitu field research atau hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di masyarakat adat Bangka Selatan. Implementasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada nyatanya masih belum terlaksana secara efektif, dikarenakan secara umum memang masih banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan beberapa hal yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu: Marriage by accident (Hamil di luar nikah), faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Faktor penghambat pelaksanan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bangka Selatan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut. Dan juga kurangnya fasilitas yang dapat menunjang dan penindaklanjutan terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak.