Kooptasi Pemerintah dalam Tata Kelola Lingkungan: Kasus Banjir Rob dan Kontroversi Kebijakan Lingkungan di Jawa Tengah

Abstrak

Kajian dalam penelitian berfokus pada penerapan praktik kooptasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah dalam ranah tata kelola lingkungan khususnya di Jawa Tengah. Studi ini berfokus dengan latar belakang tempat di pesisir pantai utara Jawa Tengah yang menjadi tempat terjadinya bencana banjir rob. Kooptasi yang dilakukan pemerintah dan beberapa pihak elit ekonomi dan politik terjadi secara sistematis sejak awal proses pembuatan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakaannya, hal ini dibuktikan dengan adanya dominasi proyek ekonomi jangka pendek lebih diutamakan dibanding rehabilitasi lingkungan, persyaratan AMDAL yang dinilai memudahkan perusahaan untuk melakukan pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, karena kebijakan yang dibuat tidak mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisa dokumen kebijakan, wawancara mendalam, dan observasi di pesisir pantai utara khususnya Semarang dan Pekalongan. penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik-praktik kontroversial, seperti reklamasi Pantai Semarang dan pembangunan tanggul laut di Semarang dan Pekalongan, secara konsisten berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan pelestarian lingkungan. Namun, 80% izin lingkungan di Jawa Tengah memuat indikasi prosedur pelanggaran, sedangkan mitigasi banjir rob bersifat reaktif dan tidak sepenuhnya mengatasi permasalahan struktural seperti eksploitasi air tanah.  Studi ini juga menegaskan bahwa reformasi tata kelola lingkungan diperlukan untuk menjadi lebih jelas, adil, dan melibatkan masyarakat. Melalui penelitian ini peneliti memberi rekomendasi untuk pemerintah yakni memperbaiki akuntabilitas kebijakan dan mengutamakan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan.