MECHANISM AND EFFECTIVENESS OF THE INTEGRATED ASSESSMENT TEAM OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN ASSISTING THE INVESTIGATION OF NARCOTICS CRIMES
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
The handling of narcotics criminal acts does not solely emphasize a repressive approach, but also requires rehabilitative efforts for addicts and victims of narcotics abuse, as emphasized in Law Number 35 of 2009. The Integrated Assessment Team formed by the South Sumatra Provincial National Narcotics Agency plays an important role in determining the eligibility for rehabilitation of suspects involved in narcotics crimes, as part of the investigation process. This research aims to analyze the form, mechanism, and coordination challenges of the Integrated Assessment Team of the South Sumatra Provincial National Narcotics Agency in the investigation efforts of narcotics crimes in the South Sumatra region, as well as the factors that hinder the team's effectiveness. This type of research uses an empirical legal research method by examining existing legal provisions and comparing them with empirical conditions in the field, using a statute approach and a case approach by studying literature or secondary data, which includes books and legal norms found in laws and regulations, legal principles, legal rules, and legal systematics, as well as reviewing legal provisions and other legal materials. The primary data in this study were obtained through participatory observation and open and in-depth interviews with first-hand sources, such as interviews and documentation at the Musi Banyuasin Police Department and the South Sumatra Provincial National Narcotics Agency. These data were then combined and processed by comparing one data set with another and drawing final conclusions. The research results show that the coordination of the Integrated Assessment Team of the South Sumatra Provincial National Narcotics Agency in the investigation of narcotics crimes in South Sumatra Province has been running in accordance with applicable regulations and plays an important role in efforts to combat narcotics crimes. The Integrated Assessment Team, consisting of a Medical Team and a Legal Team, conducts medical and legal assessments of suspects submitted by investigators in order to classify the suspect's role in the narcotics crime, which determines the direction of the investigation carried out by the investigators. The factors that hinder the effectiveness of the Integrated Assessment Team of the South Sumatra Provincial National Narcotics Agency in the investigation of narcotics crimes in South Sumatra Province include legal factors, infrastructure and facilities, and cultural factors.
Keywords: Integrated Assessment Team, National Narcotics Agency Province, Investigation, Narcotics Crime
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
How to Cite
References
Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Atmasasmita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
BNN. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda. Jakarta: BNN RI, 2020.
Cressey, Edwin H. Sutherland & Donald R. Principles of Criminology. New York: J.B. Lippincott Company, 1960.
Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2011.
Mardani. Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2024.
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
Mulkan, Hasanal. Hukum Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Kencana, 2022.
Purba, Jonlar. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
Purnama, I Ketut Adi. Hukum Kepolisian. Bandung: Rafika Aditama, 2018.
———. Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2018.
Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Kencana, 2016.
Schur, Edwin M. Crimes without Victims. New Jersey: Deviant Behavior and Public Policy, Prentice-Hall Inc, 1965.
Sulaiman, Derita Prapti Rahayu dan. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
Sulastri, Sri. Penegakan Hukum Pidana Dan Kearifan Lokal. Cet. III. Demak: Pustaka Megister Semarang, 2018.
Surachman, Andi Hamzah dan R.M. Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
W.P., Ratna. Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No.35 2009. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN);
Peraturan Bersama (Perber) antara : Ketua Makamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-
/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.