REVIEW OF ISLAMIC CRIMINAL LAW ON THE SETTLEMENT OF MOTORCYCLE EMBEZZLEMENT CASES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE
Main Article Content
Abstract
The settlement of motorcycle embezzlement cases that occur in the community is usually resolved through litigation, but as the times develop, the case is resolved through the restorative justice mechanism. However, not all cases of motorcycle embezzlement can be resolved through restorative justice mechanisms and whether there is a deterrent effect on the perpetrator after the case is resolved through restorative justice. The formulation of this research problem is: first, how to resolve motorcycle embezzlement cases through restorative justice, second, how to resolve motorcycle embezzlement cases through restorative justice according to the perspective of Islamic criminal law. The author uses normative legal research with qualitative data types, namely research by examining and describing the sources of data obtained through literature studies, and document studies. The data sources used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study conclude that the settlement of motorcycle embezzlement cases through restorative justice can be carried out through several requirements in existing regulations in the criminal justice subsystem such as in the Police, Prosecutor's Office and the General Justice Environment. In the Police, it is regulated in Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The Prosecutor's Office is regulated in Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. And finally, the application of motorcycle embezzlement cases can also be resolved through restorative justice in the Court environment based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. In Islamic criminal law, motorcycle embezzlement cases can be resolved through restorative justice if there is forgiveness from the family and also the perpetrator compensates for the losses due to the criminal act he has harmed.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:
Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.
Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.
Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).
How to Cite
References
Harahap, Zul Anwar Ajim, dkk, Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia, Bantul: Semesta Aksara, 2024.
Herwanto, Edi Rebut, Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, Lampung: Laduny, 2021.
Hiariej, Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional, (Depok: Rajawali Pers, 2024.
Kristiawanto, Ide Normatif Restorative Justice, Makassar: Nasmedia, 2024.
Kristiawanto, Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum, Makassar: PT Nas Media Indonesia, 2024.
Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah: (Hukum Pidana Islam), Palembang: Rafah Press, 2020. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020 Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajawali Pers, 2020.
Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Setiadi, Edi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019.
Sukardi, Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2020 Simanjuntak, Jean Calvijn, Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal di Indonesia, Depok:
Rajawali Pres, 2023.
Waluyo, Bambang, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif,
Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Jurnal
Burhanuddin, Djohan, dkk, “Pelaksanaan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum.” Dalam Jurnal Reformasi Hukum, Vol 06, No. 2, Juli 2023.
Hamdi, Syaibatul, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Dalam Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 1, No. 4, Juni 2021.
Hidayat, Taufiq, Dkk. “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, dalam Jurnal Iustitia Omnibus, Vol. 3, No. 2 (Juli 2022): 16.
Ikhsan, Rizky Al dan Dahyul Daipon, “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, Dalam Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No. 4 Juni 2024.
Satriadi, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam”, Dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol 4 No. 1 Juni 2022.
Syaputra, Eko, “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradian Pidana di Masa Yang
Akan Datang”,dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 3, No. 2 Juli 2021.
Rahman, Teuku, “ Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan RI.”, Dalam Jurnal The Prosecutor Law Review, Vol 01, No. 3, Desember 2023.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif..
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Website Internet
Eko Hepronis, Restorative Justice di Kejaksaan Lubuklinggau, Pelaku Penggelapan Motor Sujud Syukur, dalam https://sumsel.tribunnews.com. Diakses 14 Nov 2024.
POLRESBJB, Pertimbangan Kemanusiaan Polres Banjarbaru Terapkan Restorative Justice Dalam Kasus Penggelapan Motor, Dalam https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id. diakses 13 Nov 2024.
Sedih, Kasus Penggelapan Sepeda Motor di Jembrana Berakhir Damai Melalui Rj, dalam https://www.nusabali.com. diakses 13 Nov 2024.