ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Article Sidebar

Pdf
Published: Jul 12, 2024
DOI: https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22909
Keywords:
corruption

Main Article Content

M DANI FARIZ AMRULLAH D
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Yuli Kasmarani
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Dora Mustika
Universitas Lampung

Abstract

Corruption is an urgent problem that must be addressed immediately in order to achieve healthy economic growth. Various records show an increase and development of corruption models that occur. The legal enforcement mechanism for criminal acts of corruption is something that must be paid attention to because it ensures its implementation is correct, fair, there is no arbitrariness and no abuse of power. The focus of discussion in this research is the concept of the nature of being against formal law in criminal acts of corruption in Indonesia, and the existence of the nature of being against formal law in criminal acts of corruption at this time. This research uses a normative juridical approach, namely by analyzing library materials or secondary data consisting of legal texts, court decisions, official documents and other legal literature. This research concludes that the concept of the nature of being against formal law in articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption in Indonesia is if the act violates social norms, norms of decency or ethics, moral norms and has violated propriety. prudence and necessity adhered to in person-to-person relationships in society. After the Constitutional Court decision Number: 25/PPU-XIV/2016, formal offenses were changed to material offenses. The deletion of the word "can" from the formulation of the two norms of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the PTPK Law, requires that the element of state loss must be proven first to determine someone as a suspect so that it will provide legal certainty in the law enforcement process in the field of criminal acts of corruption in Indonesia.
Keywords: Corruption, Unlawful Characteristics, State Financial Losses

Article Details

How to Cite
Amrullah D, M Dani Fariz, Yuli Kasmarani, and Dora Mustika. 2024. “ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001”. Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 8 (1): 57-68. https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22909.
Issue
Vol. 8 No. 1 (2024): Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana
Section
Artikel
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis sebagai berikut:

Penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama naskah secara simultan dengan lisensi di bawah Creative Commons Attribution License yang mengizinkan orang lain untuk berbagi pekerjaan dengan sebuah pernyataan kepenulisan pekerjaan dan penerbitan awal di jurnal ini.

Penulis bisa memasukkan ke dalam penyusunan kontraktual tambahan terpisah untuk distribusi non ekslusif versi kaya terbitan jurnal (contoh: mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan penerbitan awalnya di jurnal ini.

Penulis diizinkan dan didorong untuk mem-posting karya mereka online (contoh: di repositori institusional atau di website mereka) sebelum dan selama proses penyerahan, karena dapat mengarahkan ke pertukaran produktif, seperti halnya sitiran yang lebih awal dan lebih hebat dari karya yang diterbitkan. (Lihat Efek Akses Terbuka).

Author Biographies

M DANI FARIZ AMRULLAH D , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Yuli Kasmarani , Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Dora Mustika, Universitas Lampung

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

How to Cite

Amrullah D, M Dani Fariz, Yuli Kasmarani, and Dora Mustika. 2024. “ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001”. Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 8 (1): 57-68. https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22909.
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

References

Buku :

Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana (Jakarta Ghalia Indonesia, 2001)

Amirudin dan H.Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

A.V Dicey, Introduction to the study of the law of the constitution (Pengantar Hukum Konstitusi), diterjemahkan oleh Nurhadi (Bandung:Nusa Media, 2007)

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Bandung:PT. Citra Aditya Bhakti, 1996)

Halim, Pemberantasan Korupsi, (Jakarta, Rajawali Press, 2004)

Jimly Asshiddiqie dan M. Aly Syafaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum(Jakarta : Konstitusi Press, 2012)

Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi (Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994)

Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai), (Bandung:PT Alumni, 2006)

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana (Jakarta:Rineka Cipta, 2008)

Peter Mahmud Marzuki,Penelitian hukum (jakarta:Kencana Prenada Group,2007)

Philipus M. Hadjon, Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan (makalah), dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor.

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1983)

Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana (Jakarta:Aksara Baru, 1987)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum ( PT Raja Grafindo:Jakarta, 2016)

Soerjono Soekanto dan Sri mamuji,Penelitian Hukum Normatif: suatu Tinjauan Singkat.(Jakarta.:raja grafindo persada 2013)

Tim penyusun dari Komisi Pemberantasan Korupsi, memahami untuk membasmi, (Jakarta :KPK, 2006)

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)

Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Jakarta : Salemba Empa, 2009)

Undang-Undang dan sumber lainnya :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PPU-XIV/2016